Menjadikan petani sebagai pengusaha yang sukses dan sejahtera

etika republik ini telah mendekati usia 67 tahun pada Agustus nanti, maka yang terpikir dalam benak rakyat kecil adalah mengapa di alam kemerdekaan yang telah di-enyam selama 67 tahun, nasib petani kita sebagian besar masih tidak beranjak dari keterpurukan yang menderanya? Padahal kita masih mengklaim sebagai negara agraris dimana sebagian besar rakyatnya masih berprofesi sebagai petani.

Petani sebagai pembisnis

Sebagian petani masih terkungkung dalam keyakinan diri bahwa sebagai petani mengemban sebagai penyandang status sosial yang rendah dan tidak berani memposisikan dirinya sebagai seorang pembisnis/pengusaha. Cibiran dan perlakuan masyarakat luas yang memposisikan petani sebagai kelas bawah mau tak mau dan secara tak disadari telah membuat para petani menjadi kurang percaya diri dalam pergaulan. Kata yang terlontar seperti saya hanya seorang petani, apalagi di Jawa Tengah petani selalu identik dengan orang yang memakai penutup kepala Caping dan membawa peralatan cangkul dsb semakin memperkuat posisi petani sebagai masyarakat kelas bawah.

Dalam setiap pertemuan dengan petani di daerah pelosok di kawasan Indoensia Timur, masih sering dijumpai ketika ditanya apakah ada disini yang pengusaha, maka tidak ada seorang petanipun yang mengaku dirinya pengusaha, padahal kita semua tahu bahwa berprofesi sebagai petani juga sebagai pengusaha dibidang pertanian.
Cap yang melekat lama sejak jaman kolonial harus segera dihapus dan digantikan dan perubahan image petani yang kolot, tertinggal dan sebagai kelas terendah harus digantikan dengan citra petani sebagai pengusaha/pembisnis yang tak kalah dengan profesi lainnya. Maka dalam pendampingan kepada petani, yang perlu juga difasilitasi oleh pemerintah maupun pihak lainnya bukan hanya masalah teknis semata seperti   budidayanya, tetapi juga bagaimana strategi agar mereka bisa keluar dari pola pikir lama menuju pola pikir baru sebagai pembisnis.

Petani yang kritis dan inovatip

Menjadikan petani kritis telah diupayakan melalui berbagai pemberdayaan dan pengorganisasian petani yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti serikat petani, koperasi tani maupun asosiasi. Namun memang tidak mudah mengajak petani bersatu meski semua orang tahu betapa dasyatnya kekuatan petani yang bersatu sehingga banyak pihak yang tidak senang kalau petani bersatu dan kuat. Indonesia yang sebagian besar masih berprofesi sebagai petani namun dalam kenyataan alokasi dana APBN yang diperuntukkan petani masih tidak sebanding dan masih sangat kecil yang menunjukkan kurang berpihaknya pemerintah sebagai pelayan petani. Hal ini juga tidak lepas dari masih sangat terbatasnya anggota legislatip yang berlatar belakang dan berprofesi sebagai petani sehingga wajar jika mereka hanya diwakili oleh yang mengaku sebagai petani. Bahkan ironis ketika HKTI sebagai salah satu organisasi yang mewakili kepentingan petani dan nelayan justru dipimpin oleh pengusaha dan purnawirawan jenderal. Kondisi sebagian besar petani yang masih mudah dipermainkan oleh kepentingan politik praktis telah menjadikan dirinya hanya diperhatikan ketika suaranya dibutuhkan dalam pemilu maupun pilkada

Agro-industri hanya wacana

Meski telah berunglangkali dalam berbagai seminar direkomendasikan pentingnya membangun agroindustri, namun dalam kenyataan kita masih melihat betapa banyak hasil sayuran dan buah-buahan terbuang percuma dan yang paling menyakitkan ketika harganya menjadi jatuh hanya karena tak mampu diproses lebih lanjut menjadi hasil olahan industri. Di Jawa Timur pernah terjadi harga rambutan sekilo hanya Rp 500 sehingga petani tidak mau memanen karena tidak dapat membayar upah petik dan membiarkan buah busuk di pohon. Di Flores pernah buah alpokat hanya diberikan kepada babi karena tidak lagi punya nilai jual, demikian pula buah nenas yang hanya dibiarkan busuk di lahan. Sementara kita tahu di tempat lain masih kekurangan pasokan buah dan harganya masih layak terutama didaerah wisata dan hotel-hotel berbintang. Sungguh sangat menyakitkan ketika kita melihat begitu melimpah buah impor dengan harga sangat murah dan jekas memukul petani kita. Tidak hanya buah segar, buah-buahan yang telah dikalengkan juga membanjiri pasar kita, sementara produsen buah-buahan kita hanya bisa pasrah melihat kenyataan ini. Lalu dimana keberpihakan pemerintah terutama departemen terkait sebagai pelayan publik dalam melindungi kepentingan petani dari gempuran globalisasi? Kita sebenarnya dapat belajar dari sesama anggota ASEAN seperti Thailand yang mampu mengembangkan Agro-industri sehingga produk petani dan nelayan tidak terbuang percuma. Daripada dana hanya digunakan untuk plesiran dengan alasan studi banding keluar negeri, maka DPR dapat mengupayakan agar alokasi APBN untuk pertanian ditingkatkan prosentasinya sehingga sumbangan dari ekonomi hijau dapat semakin meningkat dan sifatnya yang terbarukan membuat pendapatan dari sektor pertanian dalam arti luas  dapat berkelanjutan

Koperasi petani yang terabaikan

Meski republik ini memiliki departemen yang khusus menangani koperasi, namun bukan berarti dengans sendirinya kemajuan koperasi menjadi pesat, meluas  dan merakyat. Pengalaman pahit dengan gerakan koperasi dijaman ORBA menjadi gerakan ku-perasi yang penuh dengan korupsi dan manipulasi melalui KUD dan program KUT telah membuat banyak petani menjadi kurang percaya lagi dengan gerakan koperasi di tingkat  petani. Kepengurusan yang lemah dan penuh dengan intervensi dari luar telah menjadikan sebagian koperasi tani menjadi bangkrut, meski tidak dipungkiri ada sebagian kecil koperasi tani yang telah berkembang dengan omzet milyaran rupiah dan yang sangat menarik untuk dikaji mengapa koperasi ini tetap survive dan mampu bertahan dalam arus pusaran globalisasi. Padahal kita tahu dengan berkoperasi petani dapat memasarkan hasil secara bersama sehingga posisi tawar dan nilai jual produknya dapat meningkat. Belum lagi dengan berkoperasi sebagai unit bisnisnya asosiasi petani, para petani tidak hanya bertindak sebagai produsen saja yang hanya berkutat dibagian hulu yakni bagaimana meningkatkan dan menstabilkan produksi baik secara kuantitas, kualitas maupun kontinyuitasnya, tetapi sekaligus petani bertindak sebagai pemasar bagi produknya. Selain itu dengan adanya koperasi, anak-anak petani yang berpendidikan dapat menjadi pengurus init dan manajernya karena mereka mempunyai pendidikan yang cukup sehingga mereka dapat dipercaya dan tidak mungkin mengkorup milik orang tua atau saudaranya sendiri. Sudah saatnya ekonomi rakyat harus diterapkan tidak hanya diomongkan saja dengan jargon dan pencitraan seolah-olah kebijakan ekonomi nasional yang diambil adalah  pro-petani namun dalam kenyataan tidak pernah dapat dibuktikan. Koperasi seharusnya menjadi soko guru perekonomian nasional karena peran koperasi sangat besar apabila diberi kesempatan dan tidak digilas dan dilindas oleh kepentingan kaum pemodal kuat. Jalan-jalan usaha tani di desa dapat diserahkan pembangunannya pada koperasi yang berperan sebagai pemborong dan mengerahkan anggotanya sebagai tukang dan tenaga kerja sehingga perputaran uang di daerah menjadi lebih banyak. Koperasi juga dapat diminta untuk menjadi penyalur kredit dan pemborong bagi perbaikan maupun pembangunan rumah anggotanya yang dikerjakan secara gorong royong padat karya  sehingga dapat menghemat dana dan menciptakan lapangan kerja yang jumlahnya tidak sedikit. Masih banyak peran yang dapat dimainkan oleh koperasi asal koperasi yang didirikan benar-benar didasari solidaritas dan kejujuran yang didukung oleh sistem pengelolaan yang transparan, akuntabel dan didasari semngat untuk saling menolong satu dengan lainnya yang saat ini semakin tergerus dan hampir punah.

Jadi sangatlah aneh dan mengherankan jika petani yang dilayani oleh berbagai layanan publik dari berbagai departemen seperti Dep.Pertanian, Kehutanan, Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dll masih saja hidupnya terpuruk. Ada yang salah dalam filosofi membangun kemandirian petani dimana masih banyak pihak mengangap bahwa persoalan petani adalah persoalan kekurangan dana  untuk pembanunan prasarana, sarana dan memperkuat modal petani. Yang paling penting untuk emmabngun kemandirian petani adalah merubah pola pikir dari produsen saja menjadi petani pembisnis yang selalu berhitung untung-rugi, melihat kebutuhan pasar dalam merencanakan usahanya, mempunyai jiwa bisnis yang tinggi, kemampuan manajemen usaha yang baik, memiliki kecerdasan finansial sehingga tidak bergaya hidup boros dan terjebak hutang namun mampu mengelola pendapatannya untuk selalu meningkatkan aset/kekayaannya dan tidak hanya habis untuk membiayai kegiatan sosial semata. Sudah saatnya menjadikan petani Indoensia yang bekerja cerdas (smart), bekerja keras namun tetap tidak kehilangan rasa solidaritas sebagai kaum tani yang akan terus eksis, dihargai dan diakui sebagai profesi yang terhormat dalam turut menjaga kedaulatan pangan bagi seluruh Bangsa Indonesia sebagai bagian dari meningkatkan ketahanan nasional kita. Tabik.

Sumber : 

Posted in: Tani